Situbondo,www.mediateropongtimur.co.id.
Keluhan warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo tentang dugaan mahalnya penebusan pupuk bersubsidi, ditindak lanjuti oleh para aktivis LSM Teropong untuk diadukan/dilaporkan ke KP3, dinas pertanian dan ketahanan pangan Situbondo, DPRD Situbondo, Bupati Situbondo, Sekda, KP3 untuk dilakukan verval ke poktan, petani, kios.
Saat investigasi oleh aktivis LSM Teropong ke kios pupuk bersubsidi UD. Nusantara milik Tomo/bu Tomo yang terletak di desa Sopet RT.01 RW.08 kecamatan Jangkar, Situbondo pada hari Selasa, 9 Juli 2024 bersama nara sumber ditemukan beberapa fakta mengejutkan.
Salah satu petani di desa Sopet haji AR memberikan keterangan, "saya merasa kesulitan mau menebus pupuk bersubsidi mas, alasannya saya tidak ada di data RDKK, tapi kemarin saya beli ke kios UD. Nusantara milik Tomo untuk pupuk bersubsidi per kwintal harganya 325 ribu, tidak hanya saya mas tapi petani lain juga sama nebus 325 ribu per kwintal seperti RD, hajjah NW, MSD, ada lagi mas AM punya kartu tani namun tidak kebagian pupuk bersubsidi, kasihan petani mas".
Pemilik kios bu Tomo membantah adanya rumor penjualan pupuk bersubsidi miliknya diatas HET, "tidak benar kalau kios saya menjual diatas HET, haji AR ini saya kasi pupuk subsidi dari jatah pupuk untuk lahan saya, saya menjual sesuai HET" tuturnya.
Aktivis LSM Teropong akan mengadukan temuan ini ke DPRD Situbondo, Bupati Situbondo, Sekda, Kadis Pertanian dan ketahanan pangan Situbondo, KP3 untuk mendapatkan peringatan dari distributor dan jika nantinya di data RDKK ditemukan dugaan data fiktif maka akan dilaporkan ke APH, mengingat pupuk bersubsidi ini rawan diselewengkan oleh oknum-oknum kurang bertanggung jawab, kami dari lembaga mengawal aspirasi petani agar mendapatkan haknya atas pupuk bersubsidi di tengah agak sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska, pentingnya verval oleh petugas PPL agar data petani valid dan tidak ada yang dirugikan dari pendataan pupuk bersubsidi dengan aplikasi I-Pubers.
Sementara dari kabid penyuluhan dinas Pertanian dan ketahanan pangan berstetmen, "monggoh mas, kalau memang mau dilaporkan ke kami, kami tunggu di kantor".
Tuntutan aktivis LSM Teropong adalah agar dilakukan pencabutan ijin kios pupuk jika ada dugaan penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi.
Pewarta : tim
