kode kode panjang URL GAMBAR

Menjaga Marwah Rehabilitasi Narkotika di Banyuwangi. Bukan Ladang Komersialisasi, Melainkan Jalan Pulih Manusia

Media Teropong Timur
Oleh -
0

​Oleh: Hakim Said, S.H.
Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN LPSS) Banyuwangi & Fasilitator P4GN


​Banyuwangi,www.mediateropotinur.co id

Penanganan penyalahgunaan narkotika selalu berada di persimpangan yang sensitif antara hukum, kemanusiaan, dan keselamatan masa depan generasi muda. Di tengah semangat bersama melawan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuwangi, ada satu simpul penting yang tidak boleh luput dari perhatian publik: penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi pecandu, pemakai, dan penyalahguna narkotika.

​Secara filosofis maupun yuridis, rehabilitasi bukan sekadar ruang penampungan sementara, apalagi komoditas ekonomi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib memperoleh rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Spirit undang-undang ini jelas: memulihkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan keberfungsian sosial seseorang agar dapat kembali produktif di tengah keluarga dan masyarakat.

​Ketika Orientasi Profit Mengaburkan Misi Sosial

​Di lapangan, muncul keluhan dan keresahan publik terkait lembaga rehabilitasi sosial milik swasta, termasuk yang berada dalam pembinaan atau pendaftaran di bawah skema kesejahteraan sosial, yang dinilai cenderung mengedepankan raihan finansial atau profit. Fenomena ini terasa semakin problematis ketika menyasar keluarga klien yang datang secara mandiri maupun mereka yang berasal dari rujukan atau limpahan penanganan penyidik kepolisian (bukan putusan pengadilan).

​Padahal, jika merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, arah kebijakannya tegas: perlindungan sosial, pemulihan keberfungsian sosial, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Lembaga sosial tidak dibentuk untuk memperlakukan pemulihan manusia sebagai transaksi komersial yang tidak terukur dan memberatkan keluarga.

​Terlebih lagi, ketika terjadi rujukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan, prosesnya harus bertumpu pada asesmen objektif, prosedur hukum yang benar, serta prinsip perlindungan hak. Jika ruang rehabilitasi justru dipersepsikan sebagai "ladang biaya" atau celah transaksi tanpa transparansi yang jelas, maka yang tergerus bukan hanya kepercayaan keluarga korban, melainkan juga marwah penegakan hukum dan gerakan P4GN itu sendiri.

​Batas Jelas antara Medis, Sosial, dan Pengawasan
​
Permasalahan lain yang kerap muncul di ruang publik adalah kaburnya batas antara rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta alur rujukan dan pembiayaan. Layanan medis memiliki standar fasilitas kesehatan dan kewenangan klinis tersendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sementara rehabilitasi sosial menitikberatkan pada pemulihan fungsi sosial, konseling, pendampingan, dan reintegrasi masyarakat.

​Di tingkat daerah, Banyuwangi sesungguhnya sudah memiliki pijakan penting melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi P4GN, serta peran aktif unsur masyarakat, fasilitator P4GN, dan jejaring lembaga terkait. Namun, regulasi yang baik baru akan terasa dampaknya apabila diikuti oleh transparansi biaya, standar layanan yang terukur, dan pengawasan yang konsisten.

​Saatnya Menata Ulang dan Memperkuat Kontrol Publik

​Mengkritisi praktik komersialisasi pada lembaga rehabilitasi bukan berarti melemahkan peran lembaga masyarakat. Justru sebaliknya, lembaga rehabilitasi sosial yang bekerja tulus, profesional, dan akuntabel harus dilindungi dan diperkuat agar menjadi rumah pemulihan yang terpercaya.

​Ke depan, ada tiga hal mendasar yang perlu didorong bersama di Banyuwangi:

1. ​Transparansi dan Kepastian Biaya: Setiap pembiayaan layanan harus jelas dasarnya, terukur rinciannya, dan tidak membebani keluarga secara sewenang-wenang, terlebih bagi kelompok rentan yang berhak atas skema perlindungan dan asistensi sosial.

2. Ketepatan Asesmen dan Alur Rujukan: Penempatan klien, baik mandiri maupun rujukan aparat, harus mengedepankan asesmen profesional dan kepatuhan prosedur, bukan sekadar ketersediaan ruang atau negosiasi biaya.

3. Pengawasan Lintas Instansi dan Partisipasi Publik: Pemerintah daerah, instansi sosial, aparat penegak hukum, BNN, serta masyarakat sipil perlu membuka ruang evaluasi dan pengaduan yang jelas agar setiap penyimpangan dapat segera diluruskan.

​Rehabilitasi narkotika adalah investasi peradaban. Jika proses pemulihan dijalankan dengan integritas, empati, dan kepatuhan hukum, keluarga akan merasa terlindungi dan para penyalahguna punya peluang nyata untuk pulih. Sebaliknya, jika dibiarkan berjalan tanpa transparansi dan mengutamakan profit, kita hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

​Banyuwangi membutuhkan ekosistem rehabilitasi yang sehat secara tata kelola, jujur secara pembiayaan, dan berpihak pada kemanusiaan.


Penulis: Alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angktan ke-2 tahun 2006 di Universitas Jember (Unej)
Tags:

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)