Opini: oleh Andah Wibisono AP, SH., M.Hum
Bencana alam sering kali datang tanpa dipesan dan diminta, baik dari bencana gempa, banjir, tanah longsor, hingga rumah kehilangan bentuk, sumber kehidupan terputus, yang semua bencana itu dapat meruntuhkan kehidupan manusia dalam waktu singkat, dan masyarakat tiba tiba berada dalam situasi yang mengancam keselamatannya.
Mungkin bencana itu tidak selalu dapat dicegah, tetapi penderitaan korban tidak boleh diperparah oleh keserakahan manusia. Ketika warga kehilangan rumah, pemerintah hadir memberikan perlindungan. Ketika masyarakat kehilangan sumber kehidupan, anggaran publik harus menjadi instrumen pemulihan.
Namun, bagaimana jika anggaran yang disediakan untuk menyelamatkan korban justru diduga menjadi ruang transaksi kepentingan? Persoalan ini bukan sekadar menyangkut buruknya pengelolaan keuangan, melainkan menyentuh sesuatu yang lebih mendasar
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Negara tidak sedang memberikan hadiah kepada masyarakat melalui bantuan apapun, melainkan menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negara.
masyarakat juga bukan objek belas kasihan oknum pejabat, melainkan pemilik hak yang harus dipenuhi.
Rakyat tidak sedang meminta kemurahan hati pejabat ketika membutuhkan bantuan. Mereka sedang menuntut haknya sebagai warga negara. Dana anggaran bukan milik pejabat dan bukan pula ladang keuntungan bagi perusahaan. Dana tersebut adalah amanah keselamatan
rakyat. Sebab, ukuran kemanusiaan sebuah negara tidak terletak pada seberapa besar anggaran yang disediakan, melainkan pada seberapa “sungguh-sungguh negara” memastikan bahwa tidak ada kehidupan manusia yang dikorbankan demi keuntungan segelintir orang"
"Uang rakyat adalah amanah, bukan ladang keuntungan pribadi."
Setiap rupiah yang dikumpulkan dari keringat rakyat, yang dialokasikan untuk keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, itu bukan angka di atas kertas. Itu adalah harapannya ibu agar anaknya aman bermain di jalan. Itu adalah doa bapak agar pulang kerja tidak bertemu bahaya. Itu adalah janji negara:
Kami akan menjagamu. Namun apa
yang terjadi, ketika anggaran yang seharusnya menjadi benteng perlindungan itu justru disia-siakan? Ketika dana yang ditujukan untuk keselamatan berubah menjadi proyek setengah hati, fasilitas yang tak berfungsi, atau bahkan masuk ke kantong segelintir orang yang menyebut dirinya pemimpin?
*Anggaran keselamatan rakyat bukanlah bancaan:
Ini bukan soal angka yang hilang. Ini soal nyawa yang dipertaruhkan. Jembatan yang rusak tak diperbaiki, lampu jalan yang tak pernah menyala, pos keamanan yang hanya ada di papan nama, peralatan yang tak layak pakai, semuanya ada di sana karena ada yang merasa rakyat tak akan pernah bertanya.
Kepada para pemegang amanah, para penentu kebijakan, yang menandatangani setiap penggunaan uang negara: ingatlah, Anda tidak sedang mengelola milik Anda sendiri. Anda memegang kepercayaan. Setiap keputusan yang Anda ambil, setiap rupiah yang Anda biarkan hilang, ada warga yang harus menanggung akibatnya, dan seringkali dengan nyawanya sendiri.
Keadilan dan keselamatan tidak bisa ditawar. Jika ada yang berani memainkan amanah ini, biarlah seluruh rakyat tahu: yang dirampok bukan sekadar uang negara, tetapi masa depan dan nyawa kita semua. Dan yang merampok, sekalipun berkedip jabatan, tidak akan pernah bisa bersembunyi dari mata masyarakat maupun hukum yang berlaku.
