Banyuwangi,www.mediateropongtimur.co.id.
Voice Note (VN) grup berisi suara mirip seorang petinggi partai 'beringin' berinsial (R) di Kabupaten Banyuwangi tentang dugaan bagi-bagi pokir bocor di publik. Dialog grup milik partai ini isinya bertolak belakang dengan isu partai anti korupsi.
Dialog VN whatsApp beranggotakan para calon legislatif partai itu terjadi pasca Pemilu legislatif 2024 digelar.
Kontestasi Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024 Telah usai, ada yang terpilih dan ada yang kalah.
Masa jabatan Anggota Legislatif yang saat ini akan berakhir di Bulan Agustus dan yang baru akan di lantik di tanggal 21 Agustus 2024.
Di tengah Perjalanan masa transisi Anggota Legislatif yang lama ke yang baru, ada yang tidak bisa di terima oleh kalangan Publik di duga rekaman dari seorang Petinggi Partai "beringen" yang saat ini anggota aktif dan terpilih kembali di pemilu 2024.
isi VN rekaman tersebut berisi Pembagian Proyek atau Pokir kepada teman-teman Calon Anggota Legislatif yang menang maupun yang kalah, dan is suara rekaman Petinggi Partai tersebut dengan lantang dan tegas bahwa ada pembagian Pokir antara yang kalah dan menang akan di bawah ke Notaris untuk di lakukan perjanjian pembagian Pokir.
Berikut isi Voic petinggi Partai di senyalir inisial (R) " assallamualikum buat caleg- caleg partai " Beringin"mohon ini penting, untuk semua caleg mohon untuk berlomba- lomba cari suara terbayak semua caleg karena nanti untuk caleg yang gak jadi, syukur - syukur kalau jadi tapi semua Allah yang menentukan, yang penting kita usaha dengan sekeras kerasnya, jadi nanti Pokirnya itu tak prosentase, itukan, katakanlah Pokir bribadi, seng gak jadi - jadi iku pasti mendapatkan Pokir, dan yang menanggung yang jadi, selanjutnya nanti siapapun yang jadi langsung saya bawakan notaris harus tandatangan menanggung orang- orang yang dak jadi, dan itu di Notaris, jangan harap nanti yang tidak tandatangan dengan notaris,di lantik, dak saya ajukan mohon diperhatikan," kata "R".
Voic Petinggi Partai tersebut bertolak belakang dengan ketentuan perundangan bahwa partai sebagai bagian lembaga yang ikut melakukan pemberantasan korupsi dan mensejahteraan masyarakat.
Justru dengan Pokir ( Pokok Pikiran Anggota Parlemen) dengan potongan presentasi anggaran pokir akan mengurangi kualitas pembangunan fisik dan non fisik. Pengurangan anggaran itu terindikasi akan terjadi korupsi anggaran Negara.
Penulis" Abdul Haris
