Banyuwangi,www.teropingtimur co.id
Organisasi Masyarakat Nasional Laskar Merah Putih (LMP), menyoroti dan prihatin penanganan hukum di Kabupaten Banyuwangi tidak memihak pada wong cilik. Justru menginjak tidak memberi rasa keadilan.
Ketua Umum Mabes LMP Jakarta, H Adek Ervil Manurung, SH, MH melalui Ketua Macab LMP Banyuwangi, Sudirman menyayangkan dan prihatin ada para oknum aparat penegak hukum yang melanggar SOP penanganan hukum yang telah ditetapkan oleh instutusi diatasnya.
"Oknum aparat hukum jelas-jelas telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) hukum (pidana). Para korban telah mengadu dan membuat surat pendampingan pada LMP," kata Sudirman, LMP Banyuwangi, pada di markas daerah, Banjarsari, Glagah, pada hari, Jumat, 18 Oktober 2024.
Para korban diantaranya, kata Sudirman, inisial SN (50 tahun) dan GL (41 tahun) warga Kampungujung, Kelurahan Kepatihan telah tandatangan kuasa pada LMP. Mereka dituduh terlibat serta kasus dugaan penipuan 1 ujit sepeda motor FU (protolan) warna ungu.
Lebih lanjut, pelaku utama NH (40) warga Mojopanggung, dan SM (54) warga Grogol. Pihak pelapor FD (36) Pengantigan didampingi HK (36) alamat sama. Dalam pelaporan didampingi oknum aparat.
"Berdasar keterangan, korban SN dan GL dijemput di rumah tanpa ada surat panggilan dan surat pemeriksaan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Motor itu digadaikan komplit beserta dokumen kendaraan (STNK dan BPKB) senilai Rp. 15 juta, dituduh oknum sebagao penadah," kata pegiat ormas nasional Banyuwangi ini.
Langkah LMP, tegas Sudirman, segera berkoordinasi dengan jajaran teratas institusi penegak hukum di Banyuwangi dan silaturahmi dengan forum pimpinan daerah.
"Koordinasi dan silaturahmi ini penting. Pemerintah harus bisa memberi perlindungan aman dan nyaman serta rasa adil. Akibat salah SOP korban diminta dan menyerahkan uang belasan juta rupiah kepada oknum aparat," tegas Sudirman mengaku koordinasi Mabes LMP pusat terkait itu. (Haris/Tim)
