Banyuwangi,www.mediateropongtimur.co.id
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Banyuwangi berencana mendatangi langsung Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertanyakan keseriusan partai dalam menyikapi kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret salah satu kadernya, Asrila Diska Rimunda (ADR), anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Gerindra. GMNI menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan mengambang di tengah publik, terlebih yang bersangkutan merupakan pejabat publik yang memperoleh kepercayaan melalui mandat rakyat.
Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Vingky Dwi Putra, menegaskan bahwa kedatangan ke DPP Gerindra merupakan bentuk desakan politik sekaligus pertanggungjawaban moral. Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya menjadikan rakyat sebagai basis dukungan ketika membutuhkan suara, tetapi menghindar ketika harus mempertanggungjawabkan persoalan yang melibatkan kadernya sendiri. GMNI mempertanyakan sejauh mana keberanian Gerindra menegakkan aturan internalnya ketika persoalan tersebut menyangkut kader yang memiliki jabatan politik.
GMNI secara khusus menyoroti sikap Gerindra yang sebelumnya menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran berat bagi kader partai. Namun, publik tetap membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut dan keputusan konkret dari DPP. GMNI tidak ingin persoalan ini berakhir hanya dengan pernyataan, rekomendasi, atau proses internal yang tidak memiliki kejelasan bagi masyarakat. Jika partai memiliki aturan dan sumpah kader yang melarang narkotika, maka aturan tersebut harus memiliki konsekuensi yang nyata, bukan sekadar menjadi dokumen organisasi.
“Kami akan datang langsung ke DPP Gerindra di Jakarta. Kami ingin melihat apakah keberanian partai menegakkan aturan benar-benar berlaku untuk semua kader atau hanya sebatas pernyataan. Jangan sampai ketika rakyat melakukan kesalahan hukum dituntut bertanggung jawab, tetapi ketika kader partai sendiri yang terseret persoalan, semuanya menjadi urusan internal yang terus ditunggu tanpa kejelasan,” tegas Vingky.
Dalam rencana kedatangan tersebut, GMNI Banyuwangi akan membawa tuntutan agar DPP Gerindra memberikan kejelasan sikap terhadap kadernya, menindaklanjuti rekomendasi sanksi melalui mekanisme partai, serta mempertimbangkan langkah politik sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). GMNI juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipersempit menjadi urusan rumah tangga partai. Ketika seorang kader menduduki jabatan publik, persoalan integritasnya juga menjadi kepentingan masyarakat yang berhak mendapatkan penjelasan.
DPC GMNI Banyuwangi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dari DPP Gerindra. Bagi GMNI, partai politik tidak boleh meminta kepercayaan rakyat tetapi menghindari tuntutan pertanggungjawaban ketika kadernya menghadapi persoalan serius.
Kedatangan ke Jakarta menjadi upaya membawa suara masyarakat Banyuwangi langsung ke pusat pengambilan keputusan partai. GMNI ingin memastikan bahwa jabatan politik bukan tempat berlindung dari tanggung jawab moral dan bahwa aturan partai tidak hanya keras di atas kertas, tetapi juga berlaku ketika menyangkut kader sendiri.
(Jk)
